Bisakah nearshoring berdampak positif bagi perusahaan dan ekonomi secara luas?

Sebagai ibukota politik dan ekonomi, DKI Jakarta menjadi prioritas pembangunan dan juga tujuan utama urbanisasi. Kawasan Jabodetabek menjadi saksi pertumbuhan ekonomi besar ini, dengan menjadi rumah bagi 10% - 15% warga Indonesia. Urbanisasi ini membawa dampak besar secara ekonomi, sosial, serta mobilitas – baik dampak positif maupun dampak negatif.

Kita semua sudah mafhum dengan berbagai dampak negatif urbanisasi, atau bahkan kita sudah saksikan sendiri. Umur habis di jalan, biaya hunian yang mahal adalah berbagai dampak negatif. Berbagai inisiatif yang pemerintah jalankan untuk perbaikan transportasi mencoba menjawab tantangan-tantangan ini.

Apakah ada alternatif untuk pola pembangunan ini, untuk mengurangi membludaknya penduduk Jabodetabek serta membagi kue ekonomi ke daerah-daerah lain? Sebetulnya ada. Sejak zaman Bung Karno sudah ada wacana pemindahan ibukota. Tetapi ada yang lebih mudah dari pendekatan politis, yaitu pendekatan bisnis.

Kita mengenal mekanisme upah minimum regional, kota, dan kabupaten. Indonesia memiliki banyak kota pendidikan, seperti Bandung, Yogyakarta, Malang, serta kota industri, seperti Surabaya, Makassar, Palembang, dan lain-lain. Ada berbagai kota yang memiliki talenta yang melimpah serta rentang upah minimum yang lebih kompetitif dibanding Jakarta. Sebagai contoh, DI Yogyakarta. Sensus BPS terakhir memaparkan bahwa DI Yogyakarta memiliki lebih dari 100 universitas dengan sekitar 200.000 mahasiswa dan rentang upah minimum sekitar sepertiga upah minimum Jakarta. Dan kalau kita telisik lebih lanjut, mungkin separuh mahasiswa lulusan DIY berkarir di Jakarta setelah lulus.

Dalam dua-tiga dekade terakhir, dunia industri mulai mengembangkan berbagai pola shoring untuk efisiensi serta optimalisasi kegiatan operasional. Contoh paling mudah adalah telepon genggam yang biasa kita gunakan. Mungkin merek HPnya dari Korea Selatan, Cina, atau Amerika. Kantor pusatnya di negara tersebut. Manufakturnya bisa di negara lain, seperti di Cina, India, atau bahkan Indonesia. Kemudian berbagai fungsi lain seperti customer support atau keuangan dan akuntansi ditempatkan di negara lain seperti Filipina, Malaysia, atau India.

Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, baik teknologi, konsultan, maupun migas, lazimnya melakukan konsolidasi regional terhadap fungsi-fungsi organisasi mereka. Untuk kawasan Asia biasanya tim teknologi dipusatkan di India, kemudian tim keuangan dan akuntansi dipusatkan di Malaysia atau Filipina. Di Eropa belakangan ini, Hongaria dan Estonia mendapat limpahan pekerja dari negara Eropa Barat yang berbiaya relatif lebih tinggi. Tetap ada tim yang beroperasi di tiap negara, tetapi fungsi-fungsi perusahaan yang bersifat cost center, dialihkan atau dikonsolidasikan ke negara dengan struktur biaya lebih rendah. Apa determinannya? Ada tiga, kemampuan teknis, kemampuan komunikasi (lazimnya kemampuan Bahasa Inggris), dan upah relatif dibanding talenta negara lain.

Hal ini sebetulnya bisa kita replikasi dalam skala satu negara. Saat ini sebagian besar perusahaan besar berkantor pusat di Jakarta. Customer servicenya mungkin sudah berada di Yogyakarta, yang saat ini bisa disebut ibukota call center Indonesia. Selain dua kota ini, ada beberapa kota lain yang potensial menjadi titik konsolidasi berbagai fungsi bisnis. Umpamanya Bandung atau Sumedang, dengan kompetensi teknologi dari ITB, UNPAD, TELKOM University, UNIKOM dan lain-lain. Di luar itu ada Semarang, tuan rumah sekitar tiga puluh kampus, serta Malang Raya yang memiliki lima puluh lebih kampus. Atau bahkan Palembang, kota pendidikan dan industri yang memiliki infrastruktur transportasi umum yang setingkat di atas kota lain.

Nearshoring memiliki dua dampak besar, terhadap struktur biaya perusahaan dan terhadap penciptaan pekerjaan di kota-kota di luar Jakarta. Dengan pemetaan kebutuhan bisnis dan kebutuhan talenta, nearshoring dapat membuka peluang efisiensi dan inovasi bisnis, sekaligus berdampak secara sosial.